Diskusi Ilmiah Di Ikopin Dampak UU.No.17 Tahun 2012 Terhadap Koperasi

Dengan diberlakukannya  UU.No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang baru, disetujui dalam Rapat Paripurna  DPR RI 18 Oktober 2012  dan  disyahkan di Jakarta tanggal 29 Oktober 2012 ditandatangani Presiden RI DR.H.Susilo Bambang Yudhoyono  serta diundangkan di Jakarta  pada tanggal 30 Oktober 2012 oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI  Amir Syamsudin  dalam LembaranNegara RI taun 2012  No.212  mengantikan yang lama  UU.No.25 Tahun 1992  Tentang Perkoperasian  tentunya akan menimbulkan  berbagai  macam permasalahan yang akan  dirasakan oleh insan koperasi. Permasalahan dan dampak positip dan negatif  UU yang baru tentang Perkoperasaian tersebut seperti diberitakan di Koran Giwangkar terungkap antara lain dikemukakan Staf akhli Kementrian Koperasi & UKM  Ir.Soebroto Hadisoegono MS, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang yang juga pengamat ekonomi  Prof.M.Dawam Rahardjo,Pengamat Perkoperasian Sularso, Dosen STIA –LAN Bandung H.Soeharsono Sagir,pengamat ekonomi dan koperasi Prof.DR.Yuyun Wirasasmita,M.Sc yang pada kesempatan tersebut dihadiri Rektor Ikopin Dr.(HC) Ir.Burhanuddin Abdullah,MA dan para peserta dalam Diskusi Ilmiah  dengan tema “ Aplikasi UU.No.17 Tahun 2012  Tentang Perkoperasian Terhadap Pembangunan Koperasi Indonesia” yang diselengarakan Institut Koperasi Indonesia (Ikopin) baru baru ini tepatnya  24 November 2012 di kampus Jatinangor .

Dari semua pembicara yang menyampaikan makalah tersebut antara lain Soebroto Hadi soegono mengemukakan bahwa khusus dalam hal aplikasi materi dampaknya positip  akan memberikan perkuatan pada kehidupan koperasi,melalui proses perubahan disiplin dalam berfikir,bertindak,maupun berjuang untuk melayani anggotanya.“ Sanksi banyak berkaitan dengan masalah-masalah aspek kelaleyan dalam layanan kepada anggotanya.Demikian juga secara khusus PP.No.9 tahun 1995 tentang KSP telah ditingkatkan muatannya menjadi UU.yang berarti diharapkan akan ada pembenahan secara serius terfokus,terprogram dengan tata cara yang sistematik dan terukur hasilnya.” Ujarnya.

Oleh karena itu perubahan ini akan berdampak besar dan mungkin dapat menumbuhkan tantangan besar,karena dalam materi ini hendaknya ditangani secara ekstra  hati-hati perlu diarahkan kepada  konsep yang terkait. Sementara itu sisi negatifnya akan terjadi selang waktu penyesuaian struktur koperasi ,karena akan banyak koperasi yang harus berubah dengan dampak yang beragam,baik dari sisi manajemen,usaha,kelembagaan,SDM,interaksi  dan dinamika,maupun dalam hal kerjasama yang telah dibangun sebelumnya. Begitupula  akan terjadinya konversi tentang berbagai nilai fisik maupun sosial  termasuk tata cara beroraganisasi.

Dalam kesempetan ini dia mengingatkan ,hal-hal kritis inilah yang harus ditangani.Pertanyaanya tidak lagi hanya diarahkan  kepada pemerintah pusat dan daerah melainkan juga kepada jajaran Dekopin serta pihak lain yang berkepentingan  (Perguruan Tinggi,Lembaga Pelatihan maupun konsultan.Begitupula dia menyarankan agar pendekatan  pendapingan konsultatif yang memerlukan acuan yang dalam hal ini harus dihasilkan oleh pemerintah cq Kementrian KUKM.

Selanjutnya dia menjelaskan bahwa masih  banyak hal-hal teknis yang memiliki dampak perubahan dengan resiko yang negatif,tetapi hal ini harus dapat diterima dan ditangani secara bersama serta  koperasi harus melakukan inttrospeksi menerima masukan baru dan membuat tahapan perencanaan revitalisasi,dengan arah sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.17/12 tersebut.Pada gilirannya hal itu memerlukan sosialisasi yang intensif bagi para anggota koperasi ,bahwa lembaga ekonomi yang dimilikinya akan direvitalisasi agar mampu memberikan layanan yang lebih baik dan koperasinya mampu tumbuh dengan efektif di masa depan.

Sedangkan  M.Dawam Rahardjo berpendapat serta  merasa khawatir  bahwa dengan UU baru itu lebih dikuasai oleh motif ekonomi yang individualistis dan kehilangan motif moral dan sosialnya sebagaimana telah terjadi di banyak koperasi kredit atau simpan pinjam.Dalam kaitan ini bisa diingat kata-kata Ranggawarsito mengenai zaman edan,zaman liberal,zaman globalisasi “ yen ora melu edan ora keduman “ (yang tidak ikut edan tidak kebagian),ananging sok beja-bejane wang kang edan sih beja wang kang eling lan waspada”(namun seuntung-untungnya orang yang ikut edan,masih beruntung orang yang ingat dan waspada,yaitu dengan tetap berpegang pada jatidiri koperasi universal dan UUD 1945.

 Oleh karena itu UU Koperasi seharusnya menyerukan “laissez faire laizess passer” bagi perekonomian rakyat untuk berkembang dan membentuk susunan perekonomian nasional sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Berbeda dengan sistem negara kesehjahteraan dan neo liberalisme yang memberi beban kepada negara  untuk mengurusi program-program sosial dalam sistem kapitalis liberal,maka menurut doktrin kesehjahteraan sosial   Indonesia,kesehjahteraan sosial berkembang dari perekonomian rakyat,dimana negara berfungsi menguasai sektor-sektor penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dan dimana negara menguasai bumi,air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.(Suherman.S).-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>